Masalah Penegakan hukum di Indonesia
Menurut saya hukum merupakan perintah yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat ditaati oleh masyarakat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Dan dua pihak yang berwenang di Indonesia yang melaksanakan tugas dalam penegakan hukum tersebut atau dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. kepolisian tau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana atau adanya pelanggaran oleh masyarakat Indonesia yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Apabila kepolisian tersebut menemukan unsur-unsur tindak pelanggaran baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) atau pelanggar akan dimintai keterangan, dan apabila terbukti menemukn unsur-unsur pelanggaran tersebut maka perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka atau pelanggar akan dimintai eterangannya mengenai tindak pidana atau pelanggaran yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi yang terkait dan alat bukti yang ada hubungannya tersebut dengan tindak pidana yang disangkakan. Lalu bila kejksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, unruk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan masalah atau perkara. Pada tahap ini, pelaku telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. pabila dijatuhkan puusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.
Tapi akhir-akhir ini tugas kepolisian tersebut masih dipertanyakan atau bisa di bilang bahwa para kepolisian di indonesia masih belum mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di Indonesia. Maksudnya yaitu pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam pandangan yang berbeda oleh masyarakat. hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan dan hukum juga sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya tidak memihak bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, sering kali bersifat tidak adil, yaitu memihak pada yang kuat dan berkuasa. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakt Indonesia. Bagi masyarakat indonesia itu sendiri memerlukan adanya kejelasan hukum yang berlaku di masyarakat dan jangan menjadi sesuatu yang dapat di selewengkan atau dianggap sepele.
Permasalahan hukum yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, tidak konsistensinya penegak hukum, pengembalian kekuasaan maupun perlindungan hukum.Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering diliht dan dirasakan oleh masyarakt biasa yang tidak tahu apa-apa tentang hukum adalah ketidakkonsistensinya penegakan hukum oleh aparat. Ketidak konsistensinya penegakan hukum ini kadang tau sering melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun ingkungan terdekat yang lain. tetapi tidak konsistensinya penegakan hukum ini sering juga mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya dll).
Ketidak konsistensiannya penegakan hukum ini berlangsung sangat lama atau bisa dibilang hanya akan membuang - buang waktu saja, baik dalam peristiwa yang bisa dibilang keci atau besar. Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendaraan di jalan raya. MAsyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya three in one di beberapa ruas jalan di jakarta) tidak berlku bgi anggota TNI atau POLRI. Polisi byang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malahan disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpngkat lebih tinggi. Dan kejadian tersebut bisa dibilang sangat mengecewakan masyarakat.
Contoh lain lagi yaitu menjadi bacaan umum sehari-hari : koruptor kelas kakap atau bisa di bilang sudah berpengalaman dalam hal itu, koruptor tersebut hanya dibebaskan darii dakwaan karena kurangnya bukti nyata. Adalagi koruptor yang sudah mempunyai bukti bhwa dia bersalah dan sudah dipenjra, tetapi masih diperlakukan seolah-olah tidak dipenjara, yaitu masih mendapatkannya fasilitas yang bisa koruptor itu dapatkan di luar penjara. Seperti adanya barang-barang elektronik yang seharusnya tidak ada di dalam sebuah penjara, yaitu seperti televisi, AC, dn peralatn fitnes atau juga peralatan salon,,seperti di hotel saja.
kasus-kasus tdak konsistensinya penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. ada beberapa kelompok berdasarkan alasan yang banyak ditemui oleh mayarakat awam, baik melalu media cetak dan elektronik yaitu seperti tingkat kekayaan seseorang,yaitu seorang koruptor bisa lolos dari tudhan -tuduhan yang diarahkan padanya karena mereka memiliki kekayaan yang dapat menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mematahkan dakwaan kejaksaan. itu sangat tidak adil bagi masyarakat. yang sudah disengsarakan oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada tingkat jabatan seseorang, nepotisme,dan tekanan internasional.
Melihat penyebab tidak adanya konsistensinya penegakan hukum di indonesia maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik poisi, jaksa, hakim maupun pemerintahan eksekutiff yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. tanpa perbaikan kinerja dari moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Menurut saya hukum merupakan perintah yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat ditaati oleh masyarakat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Dan dua pihak yang berwenang di Indonesia yang melaksanakan tugas dalam penegakan hukum tersebut atau dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. kepolisian tau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana atau adanya pelanggaran oleh masyarakat Indonesia yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Apabila kepolisian tersebut menemukan unsur-unsur tindak pelanggaran baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) atau pelanggar akan dimintai keterangan, dan apabila terbukti menemukn unsur-unsur pelanggaran tersebut maka perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka atau pelanggar akan dimintai eterangannya mengenai tindak pidana atau pelanggaran yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi yang terkait dan alat bukti yang ada hubungannya tersebut dengan tindak pidana yang disangkakan. Lalu bila kejksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, unruk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan masalah atau perkara. Pada tahap ini, pelaku telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. pabila dijatuhkan puusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.
Tapi akhir-akhir ini tugas kepolisian tersebut masih dipertanyakan atau bisa di bilang bahwa para kepolisian di indonesia masih belum mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di Indonesia. Maksudnya yaitu pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam pandangan yang berbeda oleh masyarakat. hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan dan hukum juga sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya tidak memihak bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, sering kali bersifat tidak adil, yaitu memihak pada yang kuat dan berkuasa. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakt Indonesia. Bagi masyarakat indonesia itu sendiri memerlukan adanya kejelasan hukum yang berlaku di masyarakat dan jangan menjadi sesuatu yang dapat di selewengkan atau dianggap sepele.
Permasalahan hukum yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, tidak konsistensinya penegak hukum, pengembalian kekuasaan maupun perlindungan hukum.Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering diliht dan dirasakan oleh masyarakt biasa yang tidak tahu apa-apa tentang hukum adalah ketidakkonsistensinya penegakan hukum oleh aparat. Ketidak konsistensinya penegakan hukum ini kadang tau sering melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun ingkungan terdekat yang lain. tetapi tidak konsistensinya penegakan hukum ini sering juga mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya dll).
Ketidak konsistensiannya penegakan hukum ini berlangsung sangat lama atau bisa dibilang hanya akan membuang - buang waktu saja, baik dalam peristiwa yang bisa dibilang keci atau besar. Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendaraan di jalan raya. MAsyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya three in one di beberapa ruas jalan di jakarta) tidak berlku bgi anggota TNI atau POLRI. Polisi byang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malahan disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpngkat lebih tinggi. Dan kejadian tersebut bisa dibilang sangat mengecewakan masyarakat.
Contoh lain lagi yaitu menjadi bacaan umum sehari-hari : koruptor kelas kakap atau bisa di bilang sudah berpengalaman dalam hal itu, koruptor tersebut hanya dibebaskan darii dakwaan karena kurangnya bukti nyata. Adalagi koruptor yang sudah mempunyai bukti bhwa dia bersalah dan sudah dipenjra, tetapi masih diperlakukan seolah-olah tidak dipenjara, yaitu masih mendapatkannya fasilitas yang bisa koruptor itu dapatkan di luar penjara. Seperti adanya barang-barang elektronik yang seharusnya tidak ada di dalam sebuah penjara, yaitu seperti televisi, AC, dn peralatn fitnes atau juga peralatan salon,,seperti di hotel saja.
kasus-kasus tdak konsistensinya penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. ada beberapa kelompok berdasarkan alasan yang banyak ditemui oleh mayarakat awam, baik melalu media cetak dan elektronik yaitu seperti tingkat kekayaan seseorang,yaitu seorang koruptor bisa lolos dari tudhan -tuduhan yang diarahkan padanya karena mereka memiliki kekayaan yang dapat menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mematahkan dakwaan kejaksaan. itu sangat tidak adil bagi masyarakat. yang sudah disengsarakan oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada tingkat jabatan seseorang, nepotisme,dan tekanan internasional.
Melihat penyebab tidak adanya konsistensinya penegakan hukum di indonesia maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik poisi, jaksa, hakim maupun pemerintahan eksekutiff yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. tanpa perbaikan kinerja dari moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar